Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok tidak akan menggusur permukiman nelayan

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, hingga ke wilayah dipastikan tidak akan menggusur permukiman nelayan. Pintu masuk terminal peti kemas berkapasitas 1,7 juta TEUs ini nantinya akan menggunakan jembatan layang yang menghubungkan jalan utama dari Pelabuhan ke dermaga di Kalibaru.

Pembangunan jembatan penghubung ini, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sunaryo, jauh lebih murah dibanding harus menggusur rumah-rumah nelayan yang dihuni sekitar 155 kepala keluarga (KK). Apalagi, komunitas nelayan yang ada juga tidak akan mengganggu aktivitas bongkar-muat barang.

“Kita akan bangun jembatan dan tidak akan mengganggu permukiman nelayan yang telah ada,” kata Sunaryo di sela seminar bertajuk “Peluang Usaha Swasta Pascapembentukan Otoritas Pelabuhan” di Jakarta, Kamis (14/4).

Dia mengatakan, seluas 77 hektare ini telah sesuai dengan rencana induk pengembangan pelabuhan dan merupakan bagian dari program percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, proses proyek ini diharapkan bisa dimulai pada pertengahan Mei 2011.

Jembatan sebagai pintu gerbang ke terminal peti kemas ini nantinya dibangun sebelum memasuki kawasan permukiman nelayan. Pembangunan jembatan juga telah dijabarkan dalam rencana awal, sehingga nelayan akan tetap bebas tinggal dan bermukim di wilayah Kalibaru Utara tanpa harus risau akan digusur atau terkena proses pembebasan lahan.

“Ganti rugi untuk penggusuran bukan jalan ke luar, karena pada dasarnya nelayan tetap rugi. Dengan adanya jembatan, maka pergerakan dan perpindahan barang yang baru turun dari kapal tidak perlu keluar untuk menjangkau Pelabuhan Priok,” ujarnya.

Pengembangan ke wilayah Kalibaru Utara tidak bisa dihindari. Ini karena kondisi aktivitas bongkar-muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok telah padat dan satu-satunya cara dengan mengembangkan ke Kalibaru Utara. “Pihak swasta tak perlu takut berinvestasi, karena telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,” ucapnya.

Aset

Terkait pelaksanaan audit aset pelabuhan yang menjadi amanat UU Pelayaran telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sedang menunggu hasilnya. Hasil audit ini akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan konsesi oleh otoritas pelabuhan.

Terkait hal ini, Kepala Badan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Sahat mengatakan, aset-aset di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini menjadi milik pemerintah dan PT Pelabuhan Indonsia (Pelindo) II. Dengan audit, maka dapat diketahui secara detail pemilik aset-aset yang bersangkutan.

“Otoritas pelabuhan tidak akan mengambil aset milik Pelindo II. Nanti aset akan dihitung. Untuk konsensi akan disesuaikan dengan nilai investasi yang telah ditanam, termasuk marginnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelindo II RJ Lino mengaku, perusahaannya siap mengikuti tender proyek pengembangan Pelabuhan Priok di wilayah Kalibaru Utara. Keputusan ini diambil setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. “Kami memutuskan untuk ikut tender proyek Kalibaru Utara, yakni setelah melakukan pertemuan satu jam dengan Menteri Perhubungan,” kata Lino.

Menurut dia, jika Pelindo II selaku pengelola Pelabuhan Tanjung Priok tidak ikut tender, bisa jadi investor swasta dan asing juga tidak berminat ikut tender. (Syamsuri S)

Jumat, 15 April 2011 (disalin dari http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=276834)

Artikel Lain :