7 Pegawai Pajak & Bea Cukai Terlibat Gratifikasi

Inspektorat Jenderal memberitakan bahwa 7 pegawai telah terbukti menerima . Mereka terdiri atas satu pegawai serta 6 pegawai . Inspektorat mengusulkan supaya ke7 orang itu dipecat.

Inspektur Bidang Investigasi, Hadi Rudjito, ketika ditemui Wartawan Tempo di ruang kerjanya kemarin, mengatakan bawha 2 di antara 6 pegawai pajak bahkan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu.

“Ke2nya telah terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian negara,” kata Hadi.

Menurut Hadi, pangkat para pegawai tersebut terentang dari pemeriksa pajak madya, pemeriksa pajak muda, sampai pemeriksa pajak I dengan nilai transaksi ratusan juta rupiah.

Skandal tersebut terungkap setelah terdapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mendapatkan 62 transaksi keuangan mencurigakan milik pegawai Kementerian Keuangan dan Pengadilan Pajak. Dalam berkas yang diterima sepanjang 2007-2011, terdapat 2 s/d 3 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang yang sama.

Selain 7 orang itu, ada 2 berkas atas nama pegawai Pengadilan Pajak yang tidak dapat diproses oleh inspektorat. “Itu kamarnya sudah lain,” kata Hadi. Pasalnya, inspektorat hanya dapat menyelidiki berkas pegawai Kementerian Keuangan. Sementara, Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung.

Saat ini, inspektorat terus menyelidiki 53 berkas lainnya. Hanya, Hadi menyatakan penelitian ulang cukup sulit dilakukan karena sebagian kasus terjadi beberapa tahun silam. Hambatan berikutnya adalah inspektorat tidak berwenang menelusuri lebih jauh aliran dana. Soal sanksi terhadap 7 pegawai yang sudah terbukti bersalah diserahkan kepada pimpinan direktorat masing-masing.

“Kami hanya dapat merekomendasikan,” kata Hadi.

Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rinto Setiawan, mengaku belum mengetahui kasus ini. Dia berjanji akan memeriksa laporan inspektorat mengenai rekomendasi pemberhentian 1 pegawai . “Akan saya cek dahulu kepada atasan saya,” ujar Rinto ketika dihubungi.

Begitu pula, Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Jasin, mengungkapkan belum mengetahui adanya 2 pegawai pajak yang dilaporkan dalam kasus gratifikasi. “Saya akan periksa dahulu,” katanya.

(diadaptasi dari berita Tempo Interaktif “http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/04/20/brk,20110420-328790,id.html”)

Artikel Lain :